Layanan jasa dari kontraktor Semarang Terpercaya barangkali merupakan satu hal yang cukup krusial ketika Anda tengah mengadakan proyek pembangunan. Jasa ini akan mengelola segala kebutuhan Anda terkait dengan pembangunan, mulai dari tahap konsultasi, proyek pengerjaan hingga tahap akhir. Salah satu tips memilih kontraktor adalah melihat dari legalitasnya. Oleh karena itu perlu adanya standar dan kualifikasi yang jelas yang dapat dibuktikan, salah satunya melalui legalisasi badan hukum. Lantas legalitas kontraktor bangunan bisa dilihat dari mana? Mari kita telusuri bersama jawabannya!
Pemenuhan Standardidasi Kontraktor
Ada beberapa standar paten yang mesti diperhatikan ketika hendak melakukan legalisasi layanan konstruksi. Begitu pula bagi Anda yang hendak mencari jasa layanan konstruksi bangunan terpercaya, maka sertifikat berbadan hukum jadi salah satu prasyarat yang mesti ada dalam memilih jasa layanan ini.
Pemenuhan standardisasi kontraktor ini bisa dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Izin usaha ini sifatnya wajib. Terlebih khusus untuk badan usaha konstruksi, maka mereka perlu memiliki SBU, yakni Sertifikasi Badan Usaha. Bentuk sertifikasi ini memuat beberapa hal, misalnya saja seperti sifat usaha badan tersebut, jenis usaha, kualifikasi hingga klasifikasi dari usaha yang ditawarkan.
Jasa usaha konstruksi bangunan ini perlu untuk melakukan pendaftaran mulai dari kelengkapan dokumen, kemudian mengetahui prosedur tentang pengurusan izin usaha konstruksi, dan lain-lain. Jenis jenis dari izin usaha ini pun ragamnya ada banyak, di antaranya adalah Izin Usaha jasa Konstruksi (IJUK) dan badan Usaha jasa KOnstruksi Asing (BUJKA).
Legalitas Kontraktor
Mengenal IUJK Nasional
IUJK Nasional adalah suatu perusahaan konstruksi bangunan dalam negeri. Sifat dari perusahaan ini bisa berbentuk koperasi, firma, CV hingga PT. ada instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan IUJK Nasional ini, yakni pemerintah daerah kabupaten atau kota. Bagi bahan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik negara (BUMN) yang bekerja di sektor ini, juga akan memperoleh izin usaha dari IUJK Nasional.
Mengenal IUJK PMA
Selanjutnya ada yang dinamakan IUJK PMA. IUJK jenis ini merupakan izin usaha khusus yang diterbitkan bagi perusahaan yang sifatnya kolaboratif. Pendirian dari badan usaha ini memiliki kerja sama dengan penanaman modal dari luar negeri. Ada komposisi standar yang mesti dipenuhi dari izin usaha jenis ini, yakni kepemilikan saham minimal adalah 33 persen bagi badan usaha lokal, serta maksimal 67 persen bagi perusahaan asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah badan yang berwenang langsung dalam menerbitkan IUJK PMA ini.
Mengenal BUJKA
Selanjutnya ada jenis perizinan BUJKA. BUJKA tak lain adalah izin usaha yang diperuntukkan bagi badan usaha jasa konstruksi asing. Kementerian PUPR merupakan Lembaga yang berwenang dalam menerbitkan surat izin BUJKA ini. Sertifikasi perizinan ini hanya diperuntukkan bagi jasa layanan kontraktor bangunan asing yang memiliki kantor perwakilan atau beroperasi langsung di Indonesia. Berbeda dengan IUJK PMA yang memiliki komposisi lokal dan asing, pada BUJKA perusahaan ini sepenuhnya milik 100 persen warga negara asing (WNA). Sehingga status kepemilikan saham pun adalah milik WNA.
Mengenal Legalitas Konstruksi Bangunan
Bila Anda hendak mencari jasa layanan kontraktor bangunan, maka Anda perlu memperhatikan sertifikasi berbadan hukum yang jasa layanan kontraktor tersebut tawarkan kepada Anda. Mengenal dasar hukum tersebut akan sangat memudahkan Anda dalam merencanakan kesepakatan dan kontrak bersama saat hendak memulai proyek. Ketika ada hukum yang mengikat, maka Anda akan lebih tenang dan semua pekerjaan pembangunan bisa lebih dipertanggung jawabkan.
Bila Anda hendak mengetahui mengenai legalitas kontraktor bangunan bisa di lihat dari mana, maka Anda perlu juga memahami beberapa peraturan mengenai badan usaha yang telah termaktub dalam Undang Undang kita. Berikut di antaranya adalah, (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; serta (3) Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Perundang – Undangan Terkait Kontraktor
Pasal 1 ayat 4 UU 18/1999
Dalam pasal ini menyatakan tentang penyedia jasa kontraktor bangunan bisa di lakukan secara perorangan maupun melalui badan usaha. Selain itu ada aturan mengenai kualifikasi hingga syarat syarat sertifikasi yang wajib di penuhi oleh jasa layanan konstruksi bangunan.
Pasal 25 UU 18/1999
Pada pasal ini di atur mengenai pertanggungjawaban jasa konstruksi. Jadi ketika ada kegagalan sehingga berdampak pada kualitas bangunan yang buruk dan tidak sesuai kesepakatan, maka pasal ini bisa di gunakna secara tepat. Tanggung jawab kontraktor ini berlaku paling lama sejak 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan di lakukan.
Pasal 38 UU 18/1999
Pasal ini berguna bagi Anda yang hendak melangsungkan gugatan atau tuntutan atas pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Anda bisa menggugat kontraktor untuk mengeluarkan biaya ganti rugi dan tuntutan tuntutan lain yang di atur dalam pasal ini.
Pasal 47 UU 28/2002
Sementara pada pasal ini, ada hukuman berupa pidana denda atau kurungan, bila terdapat kelalaian dari badan usaha konstruksi tertentu.
Jenis Jenis Sertifikat Legal Kontraktor Bangunan
Selanjutnya adalah jenis jenis legalitas yang bisa Anda jadikan acuan apakah kontraktor bangunan yang hendak Anda ajak kerja sama ini sudah berbadan hukum dan memiliki kualifikasi yang memadai atau belum. Berikut ini adalah beberapa sertifikat yang mesti di miliki oleh para penyedia jasa konstruksi bangunan.
Sertifikat Keahlian Kerja
Legalitas kontraktor bangunan bisa di lihat dari mana? Salah satunya melalui sertifikat keahlian ini. Sertifikasi ini bisa menjadi tanda bahwa kontraktor memiliki kemampuan profesi sesuai dengan bidang konstruksi yang di tekuni. Sertifikasi ini di terbitkan oleh LPJK dengan beberapa syarat yang sudah di sesuaikan. Terdapat bidang bidang spesifik yang di ujikan, yakni dari sektor mekanik, sipil, tata lingkungan, elektrik, arsitek, dan sebagainya.
Sertifikat Badan Usaha
Selanjutnya adalah sertifikat badan usaha yang sebaiknya Anda cek ketika hendak memakai jasa layanan konstruksi bangunan. Sertifikat ini mesti di miliki oleh badan usaha konstruksi maupun jasa pengawas seperti konsultan konstruksi bangunan.
Surat IUJK
Yang ketiga adalah sertifikasi IUJK yang sebelumnya telah di bahas di atas. IUJK ini di terbitkan oleh Pemda di suatu lokasi konstruksi kepada usaha jasa konstruksi untuk dapat melakukan proyeknya, baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan konstruksi.
The International Organization of Standardization
Sertifikasi terakhir adalah sertifikat ISO yang di sarankan di miliki juga oleh para kontraktor bangunan. Legalitas jenis ini sifatnya tidak wajib, lebih di khususkan pada badan usaha berstandar internasional.
Berikut tadi adalah jawaban sederhana ketika Anda mempertanyakan mengenai legalitas kontraktor bangunan bisa di lihat dari mana? Selanjutnya Anda bisa mulai melakukan riset dan memilih kontraktor yang sesuai dengan klasifikasi serta kebutuhan Anda. Carilah kontraktor yang memiliki perhitungan biaya pembangunan gedung yang transparan agar kedua belah pihak tahu kemana alur uang yang ada. Semoga berhasil!
Komentar Terbaru